KEMANDIRIAN di Bidang Kesehatan (soal kesehatan dan nyawapun kita sangat tergantung dengan asing. Negara lemah dan tak berdaya…........)
Kita terhenyak ketika Claudia Roukx , pejabat Bank Dunia dibidang Spesialis Kesehatan Utama, merekomendasikan kepada Indonesia agar mereformasi anggaran kesehatan melalui asuransi kesehatan dan melibatkan perusahaan swasta dalam program asuransi ini. Ekonom senior Bank Dunia Wolfgang Fengler mengatakan, pemerintah tidak perlu menetapkan besaran tertentu dalam APBN untuk sektor kesehatan, seperti pada pendidikan, karena keterbatasan anggaran. “Kalau pendidikan ada target, kesehatan juga dibuat target, maka tidak akan ada yang tersisa dalam APBN untuk infrastruktur, misalnya,” kata Fengler. Tapi Fengler lupa akan laporan WHO tahun 2000 dimana Indonesia menempati peringkat 154 dari 191 negara dalam hal alokasi anggaran untuk kesehatan. Pada tahun 2005 , untuk kawasan ASEAN , Indonesia menempati ranking nomor dua terendah alokasi anggaran kesehatan.
Dari segi proporsi anggaran kesehatan itu hanya 2,8 persen dari total APBN 2009. Belum pernah anggaran kesehatan lebih dari 3 persen dari total APBN. Dari tahun ke tahun jumlah anggaran memang meningkat, tapi proporsinya menurun. Anggaran Departemen Kesehatan tahun 2005 Rp11,14 triliun (2,9 persen dari total APBN), tahun 2006 Rp13,98 triliun (2,3 persen dari total APBN), tahun 2007 Rp18,75 triliun (2,7 persen dari total APBN), dan tahun 2008 Rp18,76 triliun (2,49 persen dari APBN). Berbagai program bantuan langsung kesehatan GASKIN dll hanya kamuplase politik untuk menutupi porsi Anggaran kesehatan di APBN.yang terus turun.
Harga obat-obatan di Indonesia masih sangat tinggi atau lebih tingga dari harga international. Bahkan tertinggi di Asia. Penyebabnya adalah hampir 80% bahan baku obat di Import yang mencapai USD 800 ( Rp. 8 triliun ) juta per tahun. Kemandirian Industri pharmasi local untuk membangun industri secara terpadu hampir tidak mungkin karena ada 13 ribu item yang kesemuanya sudah dipatenkan. Tapi indutri yang berbasis bahan baku import ini merupakan investasi asing tertinggi tingkat pertumbuhannya di Indonesia.( data BI tahun2002) Sementara investor local dari tahun ketahun terus menenurun. Apalagi ada ketentuan tahun 2008 bahwa Pedagang besar Pharmasi tidak boleh lagi import Obat. Izin hanya diberikan kepada Industri obat yang sudah ada lisensi dari produsen obat diluar negeri. Nah bisa dibayangkan bahwa Industri Asing memonopoli Import dan produksi obat.
Pasar industri farmasi bersifat asimetris. Dalam industri yang informasinya dimonopoli oleh profesional kesehatan ini, posisi bargaining konsumen akhir obat-obatan sangat lemah, karena UU Kesehatan yang berlaku memberi wewenang penuh dokter menentukan bukan saja jenis melainkan juga merek obat yang diberikan ke pasien. Wewenang dokter yang begitu besar ini jelas membuka peluang “simbiose mutualistis” antara oknum dokter dan perusahaan farmasi. Kalau hal ini terjadi — bukan mustahil lagi di negeri terkorup di dunia ini — pasar akan terdistorsi dan konsumen harus membayar dengan harga lebih mahal ketimbang seharusnya.
Indonesia memang surga bagi Investor asing dibidang Pharmasi. Karena pasar Obat Indonesia nomor tiga terbesar didunia setelah China dan India. Tapi Indonesia adalah satu satunya negara didunia yang pemerintahnya engga peduli ( Data tahun 2002 swadaya rakyat terhadap kesehatan merupakan tertinggi didunia atau 76 %. Di tahun 2008 telah mencapai diatas 90%. ). Apakah Indonesia dapat mandiri dibidang Industri Pharmasi ? Jawabnya adalah TIDAK MUNGKIN. Karena kita sudah meratifikasi WTO yang berkaitan dengan TRIPS (Perjanjian Perdagangan yang Berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual / HAKI) mengatur aturan global yang harus dilaksanakan mengenai hak paten, hak cipta (copy right) dan merk dagang (trademarks). TRIPS mewajibkan negara-negara untuk meninggalkan banyak kebijakan yang membantu mereka mengembangkan produksi farmasi lokal dan membuat obat-obatan yang harganya terjangkau oleh konsumen miskin.
Jadi soal kesehatan dan nyawapun kita sangat tergantung dengan asing. Negara lemah dan tak berdaya…........
Dari segi proporsi anggaran kesehatan itu hanya 2,8 persen dari total APBN 2009. Belum pernah anggaran kesehatan lebih dari 3 persen dari total APBN. Dari tahun ke tahun jumlah anggaran memang meningkat, tapi proporsinya menurun. Anggaran Departemen Kesehatan tahun 2005 Rp11,14 triliun (2,9 persen dari total APBN), tahun 2006 Rp13,98 triliun (2,3 persen dari total APBN), tahun 2007 Rp18,75 triliun (2,7 persen dari total APBN), dan tahun 2008 Rp18,76 triliun (2,49 persen dari APBN). Berbagai program bantuan langsung kesehatan GASKIN dll hanya kamuplase politik untuk menutupi porsi Anggaran kesehatan di APBN.yang terus turun.
Harga obat-obatan di Indonesia masih sangat tinggi atau lebih tingga dari harga international. Bahkan tertinggi di Asia. Penyebabnya adalah hampir 80% bahan baku obat di Import yang mencapai USD 800 ( Rp. 8 triliun ) juta per tahun. Kemandirian Industri pharmasi local untuk membangun industri secara terpadu hampir tidak mungkin karena ada 13 ribu item yang kesemuanya sudah dipatenkan. Tapi indutri yang berbasis bahan baku import ini merupakan investasi asing tertinggi tingkat pertumbuhannya di Indonesia.( data BI tahun2002) Sementara investor local dari tahun ketahun terus menenurun. Apalagi ada ketentuan tahun 2008 bahwa Pedagang besar Pharmasi tidak boleh lagi import Obat. Izin hanya diberikan kepada Industri obat yang sudah ada lisensi dari produsen obat diluar negeri. Nah bisa dibayangkan bahwa Industri Asing memonopoli Import dan produksi obat.
Pasar industri farmasi bersifat asimetris. Dalam industri yang informasinya dimonopoli oleh profesional kesehatan ini, posisi bargaining konsumen akhir obat-obatan sangat lemah, karena UU Kesehatan yang berlaku memberi wewenang penuh dokter menentukan bukan saja jenis melainkan juga merek obat yang diberikan ke pasien. Wewenang dokter yang begitu besar ini jelas membuka peluang “simbiose mutualistis” antara oknum dokter dan perusahaan farmasi. Kalau hal ini terjadi — bukan mustahil lagi di negeri terkorup di dunia ini — pasar akan terdistorsi dan konsumen harus membayar dengan harga lebih mahal ketimbang seharusnya.
Indonesia memang surga bagi Investor asing dibidang Pharmasi. Karena pasar Obat Indonesia nomor tiga terbesar didunia setelah China dan India. Tapi Indonesia adalah satu satunya negara didunia yang pemerintahnya engga peduli ( Data tahun 2002 swadaya rakyat terhadap kesehatan merupakan tertinggi didunia atau 76 %. Di tahun 2008 telah mencapai diatas 90%. ). Apakah Indonesia dapat mandiri dibidang Industri Pharmasi ? Jawabnya adalah TIDAK MUNGKIN. Karena kita sudah meratifikasi WTO yang berkaitan dengan TRIPS (Perjanjian Perdagangan yang Berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual / HAKI) mengatur aturan global yang harus dilaksanakan mengenai hak paten, hak cipta (copy right) dan merk dagang (trademarks). TRIPS mewajibkan negara-negara untuk meninggalkan banyak kebijakan yang membantu mereka mengembangkan produksi farmasi lokal dan membuat obat-obatan yang harganya terjangkau oleh konsumen miskin.
Jadi soal kesehatan dan nyawapun kita sangat tergantung dengan asing. Negara lemah dan tak berdaya…........
diposting oleh Anton SMPN Genteng 1984 @ 12.48
0 Komentar
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda